Melalui revisi tersebut, Pemprov Sumut ingin memperkuat penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi. Mekanisme yang dapat ditempuh antara lain mediasi, negosiasi, dan perdamaian.
Perubahan aturan juga diharapkan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program perlindungan masyarakat, menyederhanakan mekanisme pemberian bantuan hukum, serta memastikan layanan tersebut diterima oleh kelompok yang tepat.
Selain memperluas akses keadilan, pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi dinilai berpotensi mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan menekan beban lembaga pemasyarakatan.
Bobby berharap DPRD Sumut dapat memberikan dukungan terhadap pembahasan kedua rancangan regulasi tersebut sehingga dapat menjadi dasar penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby.
Setelah menyampaikan penjelasan, Bobby menyerahkan dokumen resmi kedua Ranperda kepada DPRD Sumut untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.