Pemprov Sumut Tingkatkan Akses Informasi dan Transparansi Pelayanan Publik

SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui perluasan akses informasi, transparansi pelayanan, serta pelibatan masyarakat. Upaya tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 itu digelar di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Surya memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Surya mengatakan, Pemprov Sumut berkomitmen memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA:Dua Ranperda Dibahas DPRD Sumut, Bobby Nasution Soroti PAD dan Keadilan bagi Warga Miskin

Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan biaya terjangkau dan prosedur sederhana.

Pemprov Sumut juga berupaya bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan menyediakan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelayanan informasi harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi serta mengedepankan sikap sopan dan santun.

"Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik," ujar Surya.

Salah satu strategi yang diterapkan Pemprov Sumut untuk memperluas keterbukaan informasi adalah menggelar konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelaksanaannya menggunakan sistem rotasi. Melalui mekanisme tersebut, setiap OPD dan BUMD mendapat giliran untuk menyampaikan program, kegiatan, serta capaian kepada media dan masyarakat.

Dengan sistem ini, seluruh perangkat daerah dan BUMD memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan berbagai program pemerintah.

Surya berharap, langkah tersebut dapat menjadikan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban badan publik, melainkan juga sarana memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.

Menurutnya, keterbukaan informasi juga penting untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sumber: