SUMUT.DISWAY.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kepada DPRD Sumut. Kedua rancangan regulasi tersebut berkaitan dengan perubahan aturan pajak dan retribusi daerah serta penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Penjelasan itu disampaikan Bobby dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama jajaran pimpinan dewan, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
BACA JUGA:Pemerataan Pembangunan Sumut, 6.110 Desa Bakal Jadi Sasaran Bantuan Provinsi
Ranperda pertama mengatur perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Bobby menjelaskan, revisi tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan aturan nasional dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan antara lain hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), keberlanjutan layanan publik, hingga penambahan objek retribusi baru.
“Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mengubah secara fundamental struktur pajak daerah dan retribusi daerah dengan menegaskan klasifikasi baru retribusi, prinsip penetapan tarif, batasan kewenangan daerah, serta standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan,” sebut Bobby.
Ia juga menilai sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini perlu dievaluasi karena dinilai tidak lagi sesuai dengan biaya operasional maupun nilai ekonomi aset daerah.
Melalui perubahan aturan tersebut, Pemprov Sumut berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
Bobby menjelaskan, sejumlah objek yang diusulkan masuk dalam pengaturan retribusi baru mencakup pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
Selain itu, terdapat objek yang disebut berkaitan dengan pengelolaan pertambangan sesuai ketentuan regulasi nasional.
Ranperda Bantuan Hukum Dorong Keadilan Restoratif
Ranperda kedua berkaitan dengan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Bobby mengatakan, perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan bantuan hukum. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, termasuk dalam perkara pidana kategori ringan.
“Selama ini Perda tersebut telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (restorative justice/RJ),” jelas Bobby.