Bobby Nasution Berhasil Tekan Inflasi Sumut dari 4,79 Persen Menjadi 2,71 Persen
Inflasi Sumut turun menjadi 2,71 persen pada September 2026. Pemprov memperkuat pasokan pangan dan distribusi untuk menjaga stabilitas harga.--Dok. Pemprov SUMUT
SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mencatat penurunan inflasi tahunan dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026. Capaian tersebut membawa inflasi Sumut kembali ke dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) mengalami penurunan secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Setelah berada di angka 4,79 persen pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen pada Juli dan 3,23 persen pada Agustus 2026.
Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah pengendalian yang dilakukan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution. Upaya tersebut mencakup pemantauan harga dan rantai pasok, intervensi pasar, serta penguatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.
BACA JUGA:Peringati Hari Pahlawan, Pemprov Sumut Gelar Ziarah Nasional di TMP Bukit Barisan
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay mengatakan, pengendalian inflasi dilakukan melalui sejumlah program yang melibatkan berbagai sektor.
"Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.
Menurut Evan, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi di Sumut. Beberapa di antaranya meliputi pemantauan rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
Pemprov Sumut juga memantau harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batubara dan Simalungun. Langkah tersebut dilengkapi dengan koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras serta pelaksanaan operasi pasar ayam.
Program lainnya mencakup penguatan kerja sama PPG dengan BOSSFOOD, pengendalian harga cabai merah, digitalisasi produksi perkebunan, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, serta evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan bibit unggul hortikultura dan melakukan intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.
Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga perlu memastikan produksi dan distribusi pangan berjalan baik agar pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.
"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.
Untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan waktu.
Dalam jangka pendek, yakni nol hingga tiga bulan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Sumber:
- Share:
