sumut.disway.id - Massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatra Utara Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sumatra Utara, Kamis (25/6/2026) siang.
Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan kritik tajam terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai amburadul di lapangan.
Pengunjuk rasa menyoroti indikasi tindak pidana korupsi serta kepentingan politik yang menyeret jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga membuat manajemen program prioritas ini tidak berjalan maksimal.
Koordinator Aksi, Rahmat, menyatakan pemerintah pusat harus mengambil tindakan nyata untuk membenahi sengkarut pengelolaan program tersebut.
Ia menekankan program yang dirancang meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini harus bersih dari segala penyelewengan.
"Kami ingin pemerintah pusat melakukan evaluasi total program MBG agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami menegaskan bahwa program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ini tidak boleh dinodai oleh praktik korupsi, politisasi, maupun ketidaksiapan manajerial," ujar Rahmat di depan Gedung KPPG Sumut.
Di lokasi yang sama, Direktur Eksekutif Wilayah Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Sumatra Utara, Pangeran Butarbutar, menyoroti dampak buruk penyelewengan anggaran sektor pemenuhan gizi anak bangsa.
Aliansi secara tegas menuntut aparat penegak hukum tidak memberikan toleransi sedikit pun dan menjatuhkan sanksi maksimal, yakni hukuman mati bagi pimpinan Badan Gizi Nasional yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut Pangeran, penyelamatan program strategis nasional ini memerlukan ketegasan pemerintah demi mengembalikan kepercayaan publik yang mulai luntur. Aparat penegak hukum didesak berani menerapkan pasal berat, termasuk perampasan aset hingga eksekusi mati.
"Untuk menyelamatkan program strategis nasional, pemerintah harus cepat mengambil langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pemerintah melalui aparat penegak hukumnya harus tega memberikan hukuman maksimal, baik menerapkan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hukum mati bagi para pemimpin BGN yang terlibat korupsi," tegas Pangeran.
Selain mendesak vonis hukuman mati bagi para plagiator anggaran, aliansi ini mendorong perombakan menyeluruh terhadap sistem efektivitas dan transparansi pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Evaluasi berkala dinilai mendesak agar bantuan pangan tersebut benar-benar tepat sasaran serta berdaya guna bagi masyarakat.
Pangeran menyarankan pemerintah melibatkan kalangan profesional dan ahli gizi dalam setiap tahapan, mulai dari proses perancangan menu hingga fungsi pengawasan di lapangan.
Keterlibatan para pakar dibutuhkan guna memastikan standar kesehatan yang diberikan kepada anak-anak bisa terukur secara ilmiah.
Di samping itu, LPI Sumut meminta BGN selaku lembaga penyelenggara utama meningkatkan mutu pangan serta memperbaiki variasi menu yang didistribusikan.
Pengunjuk rasa menuntut adanya standarisasi menu makanan bergizi seimbang yang disesuaikan dengan karakteristik kearifan lokal di masing-masing daerah agar manfaat kesehatannya langsung dirasakan oleh anak-anak.