Pemerintah Kaji Diskon Tarif Listrik Korban Bencana Sumatera, Menkeu Tunggu Usulan Resmi PLN

SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan sinyal kuat untuk memberikan keringanan beban ekonomi bagi warga terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat yang saat ini tengah berjuang memulihkan diri pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Meski memberikan lampu hijau, Purbaya menjelaskan bahwa hingga saat ini PT PLN (Persero) belum mengajukan usulan resmi terkait kebijakan tersebut kepada Kementerian Keuangan. 

Ia menilai pemberian insentif ini sangat wajar, mengingat aktivitas ekonomi warga di daerah bencana seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terhenti total sehingga mereka kehilangan sumber penghasilan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mendalami teknis pemberian diskon ini. 

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari para kepala daerah di wilayah terdampak. Bahlil menegaskan bahwa timnya sedang menghitung durasi pemberian diskon serta total anggaran yang dibutuhkan sebelum melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain fokus pada kebijakan tarif, Kementerian ESDM juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur kelistrikan yang rusak berat. Saat ini, masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan perbaikan infrastruktur listrik secara menyeluruh. 

Sebagai solusi darurat, pemerintah telah menyalurkan 1.000 unit generator set (genset) berkapasitas 5.000 hingga 7.000 VA ke ratusan desa di Aceh dan wilayah lainnya yang belum teraliri listrik kembali.

Bantuan genset tersebut dikirimkan lengkap dengan paket pendukung berupa kabel, alat kontak standar SNI, hingga pasokan BBM untuk operasional selama 15 hari. 

Bahlil memastikan bahwa pemulihan pelayanan energi, termasuk pasokan BBM dan LPG di lokasi bencana, terus berjalan meski beberapa titik di dua hingga tiga kabupaten masih membutuhkan upaya ekstra keras karena kerusakan infrastruktur darat yang masif.

Sumber: