Skandal di Balik Proyek Tol Lampung, Dua Pejabat Waskita Karya Resmi Tersangka Korupsi

Sumut.Disway.id - Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan dua pejabat PT Waskita Karya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol. Dua tersangka adalah Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V Juanta Ginting dan  Kasir Divisi V PT Waskita Karya Widodo

Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Namun, di balik megahnya proyek-proyek tersebut, tak jarang tersembunyi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik.​ 

Baru-baru ini, Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan dua pejabat PT Waskita Karya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) pada segmen KM 100+200 hingga KM 112+200.​

Kedua tersangka tersebut adalah Juanta Ginting, Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V, dan Widodo, Kasir Divisi V PT Waskita Karya. 

Mereka diduga melakukan penyelewengan dana proyek dengan modus membuat pertanggungjawaban keuangan fiktif melalui rekayasa dokumen tagihan yang seolah-olah berasal dari kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan tol.​

Dari hasil penyidikan, kerugian negara akibat tindakan mereka diperkirakan mencapai Rp 66 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp 1,23 triliun. 

Kejati Lampung telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2 miliar, yang terdiri dari Rp 1,6 miliar hasil penyitaan langsung dan Rp 400 juta dari pengembalian sukarela.​

Penetapan status tersangka dilakukan pada Senin malam, 21 April 2025, dan keduanya saat ini ditahan di Rutan Way Hui, Bandar Lampung. Kejati Lampung juga mengindikasikan kemungkinan adanya tersangka baru seiring dengan pengembangan penyidikan.​

Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN. Sebelumnya, PT Waskita Karya juga tersandung kasus korupsi terkait proyek lainnya, yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.​

Skandal ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur sangat penting. 

Diperlukan pengawasan yang ketat dan sistem audit yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.​

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menindak tegas para pelaku korupsi dan memperbaiki sistem pengelolaan proyek agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

 

Sumber: