Bobby Nasution Tekankan MPP Harus Mudah Dijangkau dan Punya Banyak Layanan

SUMUT.DISWAY.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota mempercepat pembentukan serta mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah masing-masing.

Selain meningkatkan kualitas birokrasi, keberadaan MPP diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan masyarakat pascabencana dan memudahkan warga mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).

BACA JUGA:Pemprov Sumut Tingkatkan Akses Informasi dan Transparansi Pelayanan Publik

Dalam kesempatan itu, Bobby menyoroti jumlah MPP aktif di Sumut yang masih terbatas dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Dari total 33 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.

"Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif," ujar Bobby.

Meski demikian, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya menambah jumlah fasilitas tersebut. Hingga akhir 2026, tiga MPP baru ditargetkan diresmikan, yakni di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias.

Dengan penambahan tersebut, jumlah daerah yang memiliki MPP di Sumut ditargetkan meningkat menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen dari total 33 daerah.

Bobby juga mengingatkan agar pembangunan MPP tidak hanya berfokus pada kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, lokasi yang strategis dan kelengkapan jenis pelayanan harus menjadi perhatian utama agar fasilitas tersebut benar-benar mudah dimanfaatkan masyarakat.

"Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung," tegasnya.

Untuk mempercepat pembentukan MPP, Bobby menyarankan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan aset gedung yang sudah tersedia. Pemerintah daerah juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi alternatif agar pembangunan MPP dilakukan secara bertahap dan efisien.

Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pemulihan pelayanan publik merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya berdampak terhadap infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas serta akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.

Sumber: