PDIP Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional: Soroti Dampak Korban dan Kerugian

Dampak Parah Mendorong Dukungan Status Bencana Nasional

SUMUT.DISWAY.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan agar bencana banjir yang melanda kawasan utara Sumatera, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditetapkan menjadi bencana nasional. Dukungan ini didasarkan pada aspirasi mendesak yang diterima PDIP dari masyarakat melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyono, mengatakan bahwa dukungan tersebut didasari oleh parahnya dampak bencana yang terlihat dari jumlah korban dan kerugian besar yang ditimbulkan.

"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu 7 Desember 2025.

Dukungan Politik Percepat Penanggulangan Bencana

Menurut Hasto, dengan ditingkatkannya status menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara terstruktur. PDIP menyatakan siap mendukung penuh kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai langkah cepat dalam mengatasi dampak bencana tersebut.

Hasto menegaskan bahwa dukungan ini adalah upaya mendengarkan aspirasi rakyat. Ia berharap penetapan status ini dapat memberikan dukungan politik yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara lebih cepat dan efektif.

PDIP Dorong Koreksi Kebijakan Ekologis dan Moratorium Hutan

Bersamaan dengan dorongan status bencana nasional, PDIP menggarisbawahi pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan mendasar. Hasto menyoroti bahwa banjir di Sumatera menunjukkan adanya bencana ekologis yang dipicu oleh kebijakan yang tidak terkendali, terutama dalam hal alih fungsi lahan.

"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres," ujar Hasto.

Ia menekankan bahwa langkah koreksi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek kebijakan di hulu hingga partisipasi rakyat di hilir.

PDIP akan terus bergerak mendorong kebijakan, termasuk moratorium hutan, dengan alasan bahwa hutan sebagai paru-paru dunia harus dijaga, dan konversi hutan menjadi lahan sawit harus dihentikan.

 

Sumber: