Anggaran Sumut 2027 Disesuaikan, Pendapatan dan Belanja Daerah Naik Rp10,5 Miliar

Jumat 20-11-2026,16:54 WIB
Reporter : Muhamad Syahdan Thariq
Editor : Muhamad Syahdan Thariq

SUMUT.DISWAY.ID - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar dalam finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat sinkronisasi dan finalisasi di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026). Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan masukan komisi-komisi DPRD serta penyesuaian sejumlah komponen anggaran.

Rapat dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga. Hadir pula Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

BACA JUGA:Pemko Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu pada 2027, Ini Syaratnya

Dalam pemaparannya, Timur menjelaskan bahwa rancangan struktur KUA-PPAS 2027 mengalami perubahan setelah melalui proses sinkronisasi selama beberapa pekan dan menampung hasil pembahasan komisi-komisi DPRD.

Ia menyebutkan, rancangan pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp12.096.934.629.310 mengalami kenaikan Rp10,5 miliar setelah proses finalisasi.

“Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000,” ujar Timur.

Tambahan pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah naik Rp4 miliar, retribusi daerah bertambah Rp5,5 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah meningkat Rp1 miliar.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, proyeksi belanja daerah juga bertambah Rp10,5 miliar. Nilainya berubah dari sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nilainya untuk sementara belum mengalami perubahan. Hal serupa berlaku pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi belanja, penyesuaian juga dilakukan melalui pergeseran anggaran internal. Belanja operasi dikurangi Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer, terutama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), bertambah Rp60,5 miliar.

Untuk pembiayaan daerah tahun anggaran 2027, proyeksi surplus dan penerimaan pembiayaan masing-masing ditetapkan sebesar Rp125 miliar. Pemerintah daerah tidak memproyeksikan adanya pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan nol.

Selain struktur pendapatan dan belanja, rapat membahas penataan organisasi serta penyesuaian anggaran perangkat daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peralihan anggaran dan tenaga alih daya atau outsourcing sebanyak 35 orang menyusul pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pembahasan juga mencakup pencairan hibah bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk bantuan untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Hibah yang telah memenuhi persyaratan pada Tahun Anggaran 2026 akan dicairkan sesuai ketentuan. Sementara itu, hibah yang belum memenuhi persyaratan akan dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2027.

Pada akhir rapat, pimpinan meminta persetujuan peserta terhadap hasil rekapitulasi finalisasi KUA-PPAS 2027. Seluruh peserta menyatakan persetujuan agar hasil pembahasan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan penyusunan anggaran daerah berikutnya.

Kategori :