Pemko Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu pada 2027, Ini Syaratnya
Pemko Medan menyiapkan pembebasan PBB di bawah Rp100 ribu pada 2027 dan diskon tunggakan 50 persen bagi 61.376 objek pajak.--Dok. Pemprov SUMUT
SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyiapkan stimulus ekonomi berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Selain itu, pemerintah memberikan potongan 50 persen untuk tunggakan pajak dengan ketentuan tertentu.
Program tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak di Kota Medan. Kebijakan ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico.
BACA JUGA:Kesbangpol Sumut Perkuat Kolaborasi untuk Jaga Stabilitas dan Persatuan Daerah
Pembebasan PBB-P2 tahun 2027 akan berlaku secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan. Nilai pembebasan tersebut nantinya tercantum dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan ketetapan nol rupiah.
Berdasarkan data Bapenda, total nilai PBB yang dibebaskan melalui program tersebut mencapai Rp3,85 miliar. Kebijakan ini terutama menyasar masyarakat pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan pajak sekitar Rp63.000 per tahun.
Selain pembebasan pajak tahun 2027, Pemko Medan juga menyiapkan keringanan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 berhak memperoleh potongan 50 persen dari pokok pajak sekaligus penghapusan sanksi dan denda.
Namun, keringanan tunggakan tersebut memiliki batas waktu. Wajib pajak harus melunasi kewajibannya paling lambat 31 Desember 2027 agar dapat memanfaatkan program tersebut.
Didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M Agha Novrian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, Kepala Satpol PP M Yunus, serta sejumlah pejabat lainnya, Rico menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan dukungan.
Menurutnya, pemberian stimulus juga diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi daerah. Meski demikian, Pemko Medan tetap memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mendukung target tersebut, Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pajak.
Berdasarkan sebaran penerima manfaat, jumlah objek pajak terbanyak berada di Kecamatan Medan Labuhan dengan 12.829 objek, disusul Medan Belawan sebanyak 10.109 objek. Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga termasuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar.
Sumber: