Pemprov Sumut Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Perkuat Transparansi Anggaran

Pemprov Sumut Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Perkuat Transparansi Anggaran

Pemprov Sumut memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui digitalisasi serta konsolidasi lima komoditas untuk efisiensi anggaran.--Dok. Pemprov SUMUT

SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui digitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, mengefisienkan penggunaan anggaran, serta memastikan seluruh tahapan pengadaan berlangsung tertib dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (18/11/2026).

Rakor yang berlangsung pada 18–19 November 2026 itu mengangkat tema “Kolaborasi Sumut Berkah dalam Optimalisasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Digitalisasi Pengadaan di Sumut”.

BACA JUGA:Bobby Nasution Dorong Kepercayaan Masyarakat pada Layanan Kesehatan di Sumut

Dalam kesempatan tersebut, Timur menyampaikan sejumlah arahan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution kepada peserta. Salah satunya adalah memperkuat kompetensi dan integritas aparatur pengadaan agar setiap proses berjalan profesional, transparan, serta terhindar dari praktik korupsi.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemprov Sumut juga mendorong pemanfaatan teknologi digital yang didukung pengawasan berbasis data. Sistem tersebut diharapkan mampu membantu mendeteksi potensi kesalahan maupun penyimpangan sejak dini.

Timur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan seluruh pemangku kepentingan.

“Tujuannya agar tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas dan berintegritas,” ucap Timur.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sumut, Yoga Budi Pratama Irawan, menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi wadah untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi terbaru sekaligus meningkatkan kompetensi aparatur.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memitigasi risiko dalam proses pengadaan serta mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dan regulasi terbaru di bidang tersebut.

Yoga mengungkapkan, Biro PBJ Sumut saat ini tengah menjalankan tahapan konsolidasi pengadaan terhadap lima komoditas barang dan jasa. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus menindaklanjuti sejumlah pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lima komoditas yang menjadi sasaran konsolidasi meliputi kertas, alat elektronik seperti laptop, printer dan pendingin ruangan (AC), jasa tenaga alih daya atau outsourcing, serta bahan material seperti semen.

Yoga berharap konsolidasi tersebut dapat membuat belanja pemerintah lebih efisien dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin optimal.

Sumber: