SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 38 kerja sama telah difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumut.
Jumlah tersebut meningkat 100 persen dibandingkan sepanjang 2025 yang mencatat sekitar 18 kerja sama.
Capaian itu disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Ahmad Yamin, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:Bobby Nasution Tekankan MPP Harus Mudah Dijangkau dan Punya Banyak Layanan
Yamin mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
“Kita tahu saat ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu kolaborasi dengan semua pihak, maka solusi yang terbaik untuk mewujudkan tersebut dilakukan dengan kerja sama, peran kerja sama ini sangat strategis dalam rangka mewujudkan ataupun melaksanakan pembangunan Sumatera Utara,” katanya.
Menurut Yamin, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki peran memfasilitasi sekaligus mengoordinasikan potensi organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, hingga pihak swasta yang memiliki inisiatif untuk berkolaborasi dalam pembangunan Sumut.
Berbagai upaya percepatan juga dilakukan agar peluang kerja sama yang tersedia dapat ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup kerja sama antardaerah, tetapi juga kerja sama kawasan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Pemprov Sumut dalam kerja sama kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
“Tidak hanya kerja sama antar daerah, kerja sama kawasan, itu beberapa bulan yang lalu juga dengan IMT-GT, kami juga dari biro pemerintahan dan otonomi daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan tersebut,” ujar Yamin.
Selain memperluas jejaring kolaborasi, Pemprov Sumut juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Salah satu langkah yang diterapkan adalah mencantumkan klausul batas waktu enam bulan dalam dokumen kerja sama.
Melalui ketentuan tersebut, setelah proses pengadaan, pihak-pihak yang terlibat diharapkan segera menindaklanjuti kerja sama melalui penyusunan perjanjian kerja sama (PKS).
Yamin menjelaskan, ketentuan itu bertujuan memastikan kerja sama tidak berhenti pada tahap penandatanganan atau hanya menjadi dokumen formal. Setiap kesepakatan diharapkan berlanjut menjadi program maupun kegiatan yang memberikan manfaat konkret.
Meski demikian, terdapat pula sejumlah pihak yang sejak awal telah mengajukan kerja sama sekaligus dengan PKS.
Salah satu contohnya adalah kerja sama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dengan sejumlah universitas negeri dan swasta di Medan maupun luar daerah. Melalui PKS tersebut, mahasiswa kedokteran memiliki landasan hukum untuk menjalani praktik sekaligus memberikan kontribusi.