Cegah Korupsi Sejak Dini, Pemprov Sumut Perkuat Peran Perempuan dan Keluarga

Cegah Korupsi Sejak Dini, Pemprov Sumut Perkuat Peran Perempuan dan Keluarga

Pemprov Sumut bersama KPK mendorong perempuan menanamkan sembilan nilai antikorupsi dan integritas sejak lingkungan keluarga.--Dok. Pemprov SUMUT

SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perempuan mengambil peran lebih besar dalam membangun budaya antikorupsi, dimulai dari lingkungan keluarga. Penanaman nilai integritas sejak rumah tangga dinilai penting untuk membentuk generasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak perilaku koruptif.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Indonesia Berintegritas: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).

BACA JUGA:Pemprov Sumut Perkuat Kolaborasi Pembangunan, Kerja Sama Daerah Meningkat

Basarin mengatakan, keterlibatan perempuan dan organisasi kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter keluarga sekaligus menjadi teladan di lingkungan sosial.

“Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial,” ucapnya.

Menurut Basarin, perempuan dapat berkontribusi dalam menanamkan nilai kejujuran, baik sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi, maupun anggota masyarakat. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu mendorong setiap anggota keluarga menjaga integritas.

“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas tidak hanya berada di pundak perempuan, tetapi juga seluruh anggota keluarga. Karena itu, budaya antikorupsi perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan secara konsisten.

Beberapa di antaranya adalah membiasakan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, serta berani mengingatkan apabila menemukan tindakan yang tidak benar.

“Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar,” katanya.

Basarin juga menyebut Sumut memiliki potensi besar untuk memperluas gerakan budaya antikorupsi. Hal tersebut didukung jumlah penduduk perempuan yang mencapai sekitar 7,8 juta jiwa serta keberadaan berbagai organisasi perempuan, seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Organisasi-organisasi tersebut memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten, kota, desa, dan kelurahan. Jangkauan itu dinilai dapat membantu menyebarluaskan pemahaman mengenai integritas dan pencegahan korupsi kepada lebih banyak keluarga.

“Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif,” ucapnya.

Sumber: