SUMUT.DISWAY.ID - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial yang masih terjadi di Kota Medan. Persoalan tersebut dinilai menyebabkan sebagian masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru belum tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah.
Hal itu disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026 di Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menyinggung persoalan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menurutnya masih perlu diperbaiki. Ia berharap kehadiran pemerintah pusat dapat membantu mengatasi kendala pendataan agar penyaluran bantuan di Kota Medan semakin tepat sasaran.
BACA JUGA:Pemprov Sumut Percepat Pengusulan Situs Megalitik Nias Selatan sebagai Warisan Dunia
"Kehadiran menteri diharapkan dapat banyak membantu masyarakat, terutama terkait masalah DTSEN yang dinilai masih belum tepat sasaran," ujar Zakiyuddin.
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Zakiyuddin meminta para lurah dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi data penerima bantuan. Menurutnya, pengecekan langsung ke lapangan diperlukan agar kondisi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat.
Ia juga mengingatkan agar penyaluran bantuan dari berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih.
"Jangan lagi terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Karena bantuan ini sangat banyak, lurah-lurah juga perlu ikut mengecek persoalan data," tegasnya.
Zakiyuddin menekankan bahwa bantuan pemerintah harus diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan pendataan dan penyaluran dinilai penting untuk menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, lebih dari 203 ribu kepala keluarga di Kota Medan tercatat sebagai penerima bantuan pangan. Setiap keluarga mendapatkan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per bulan.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Upaya tersebut meliputi penyaluran bantuan beras, penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi, serta menjaga pasokan bahan baku bagi pelaku usaha dan peternak.
Zulkifli juga meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan. Apabila ditemukan data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat dilakukan perbaikan.
“Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Data bisa diperbaiki, namanya juga data,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat integrasi penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui Kementerian Sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh haknya.