Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan bahwa persoalan buruh kehutanan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga lingkungan dan kebijakan yang lebih luas.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun menegaskan akan terus mengawal proses ini, agar hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah perubahan kebijakan sektor kehutanan.