Manuver Politik? Sosok 'Prof. Dasco' Diduga Jadi Dalang Rencana Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong

Sumut.Disway.id - Sebuah narasi politik baru mulai berhembus kencang di balik upaya konsolidasi nasional menjelang awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu amnesti dan abolisi bagi dua tokoh oposisi, Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong, bukan lagi sekadar bisik-bisik politik. Kini, sorotan tertuju pada satu nama yang disebut sebagai arsitek utamanya: "Prof. Dasco."

Nama itu pertama kali mencuat dalam perbincangan hangat yang dipandu oleh Forum Keadilan TV. Dalam podcast tersebut, Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute, mengungkap bahwa inisiatif pembebasan Hasto dan Tom Lembong didalangi oleh sosok kuat yang diyakini merujuk pada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, politisi senior dari Partai Gerindra.

Hasto Sebagai Kunci: Syarat Politik PDIP?

Menurut Syahganda, manuver ini bukan semata demi penyelesaian hukum, melainkan bagian dari strategi politik tingkat tinggi. Ia menyebut bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan menetapkan satu syarat krusial: bebaskan Hasto, baru bicara soal koalisi.

Posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP menjadikannya figur sentral. Dengan situasi hukumnya yang belum tuntas, masuknya PDIP ke dalam pemerintahan dianggap mustahil. Namun bila pintu amnesti terbuka, peta koalisi bisa berubah drastis.

"Kasus ini sudah terlalu politis. Maka penyelesaiannya pun sebaiknya dilakukan secara politik," ujar Syahganda.

Strategi Merangkul PDIP?

Pernyataan itu seolah menyiratkan bahwa rencana amnesti untuk Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong merupakan alat negosiasi dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Apalagi, Tom dikenal sebagai tokoh kunci di kubu AMIN, dan pemberian abolisi bisa dibaca sebagai sinyal untuk mendekati kelompok politik di luar Prabowo.

Langkah ini dinilai oleh sebagian pengamat sebagai bagian dari upaya “merangkul semua kekuatan”, demi menciptakan stabilitas politik dan menyatukan kembali polarisasi yang tajam selama pemilu.

Di Antara Politik dan Hukum

Syahganda juga menegaskan bahwa penyelesaian melalui jalur politik bukan berarti mengabaikan hukum. Dalam kondisi tertentu, katanya, rekonsiliasi politik adalah kebutuhan bangsa—terutama bila proses hukum dinilai sarat muatan politis.

Meski belum ada pernyataan resmi dari Gerindra maupun istana terkait nama “Prof. Dasco” dalam skenario ini, pernyataan Syahganda membuka tabir baru dalam dinamika elit politik Indonesia pasca Pilpres 2024.

Jika benar bahwa amnesti dan abolisi digunakan sebagai kartu negosiasi, maka pembentukan kabinet ke depan akan semakin menarik untuk diikuti. Apakah ini tanda rekonsiliasi besar-besaran akan segera dimulai?

Sumber: