Polemik PAW DPRD Tapsel Belum Tuntas, NasDem Sebut Putusan Final Segera Terbit

SUMUT.DISWAY.ID - Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) dari Fraksi Partai NasDem hingga kini masih menjadi perhatian publik. Kekosongan kursi legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) 5 yang belum juga terisi memunculkan berbagai desakan agar penyelesaian sengketa internal partai segera dituntaskan.

Proses PAW yang melibatkan kursi legislatif atas nama ESS tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan representasi masyarakat di parlemen daerah. Sejumlah pihak menilai keterlambatan pengisian kursi berpotensi menghambat penyaluran aspirasi warga Dapil 5.

Ketua DPD Partai NasDem Tapanuli Selatan, H. Maas Siagian, mengatakan proses penyelesaian sengketa internal partai saat ini telah memasuki tahapan akhir di Mahkamah Partai NasDem.

“Sengketa intern partai telah memasuki tahap akhir dari Mahkamah Partai. Mohon bersabar dua hingga tiga hari ini untuk keputusan final,” ujar Maas Siagian saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 20 Mei.

Pernyataan tersebut memunculkan harapan bahwa polemik PAW yang cukup lama menjadi sorotan dapat segera menemukan titik terang. Publik kini menunggu keputusan final Mahkamah Partai sebagai dasar pengisian kursi DPRD yang masih kosong.

Sorotan terhadap Representasi Masyarakat

Keterlambatan proses PAW juga menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Mereka menilai kekosongan kursi DPRD berdampak pada optimalisasi fungsi representasi masyarakat, khususnya warga di Dapil 5 Tapanuli Selatan.

Ketua Harian DPP Lembaga Rakyat Awasi, Andina Siagian, meminta Mahkamah Partai NasDem menjalankan proses penyelesaian sengketa secara terbuka dan profesional.

Ia menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama agar mekanisme internal partai tidak berujung pada terhambatnya fungsi demokrasi di tingkat daerah.

“Jangan sampai mekanisme internal partai justru membunuh demokrasi dan menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan wakilnya di parlemen,” kata Andina.

Menurutnya, masyarakat di wilayah Dapil 5 berhak memperoleh representasi politik yang maksimal di DPRD Tapsel. Kekosongan kursi legislatif dalam waktu lama dinilai dapat berdampak terhadap penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat pengambilan kebijakan daerah.

Menanti Putusan Mahkamah Partai

Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada langkah Mahkamah Partai NasDem dalam menyelesaikan perkara tersebut. Putusan final yang dijanjikan dalam waktu dekat dipandang akan menjadi penentu kepastian pengisian kursi DPRD Tapsel yang kosong.

Di sisi lain, sejumlah pihak berharap proses tersebut berjalan sesuai mekanisme hukum dan aturan internal partai, sekaligus tetap mengedepankan prinsip transparansi serta kepentingan masyarakat luas.

Sumber: