Penanganan Bencana Tapteng Semrawut, Rahmansyah Sibarani Desak Bobby Nasution Beri Sanksi

SUMUT.DISWAY.ID - Kritik tajam mengalir terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah dalam menangani dampak bencana di wilayahnya. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengambil tindakan tegas terhadap otoritas daerah tersebut.

Rahmansyah menilai, Pemkab Tapteng hingga kini belum menunjukkan performa optimal dalam melindungi dan melayani warga terdampak. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Sumut didesak untuk tidak ragu memberikan sanksi administratif jika ditemukan kelalaian serius.

“Saya mengimbau dan menyarankan kepada Gubsu agar mengambil sikap tegas. Kalau memang harus diberikan sanksi kepada Pemkab Tapteng, maka harus diberikan,” tegas Rahmansyah melalui keterangan video, Kamis (9/4/2026).

Data Penerima Bantuan Ngawur

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah ketidakteraturan pendataan korban bencana. Rahmansyah mengaku terkejut saat menemukan namanya dan nama anak-anaknya masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara banyak warga di bantaran sungai yang terdampak langsung justru terabaikan.

Politisi NasDem ini menekankan bahwa pendataan harus mengedepankan akurasi agar bantuan tepat sasaran. Ia meminta pemimpin daerah berhenti menyalahkan bawahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika seorang kepala dinas dinilai tidak mampu bekerja, bupati memiliki wewenang penuh untuk melakukan pencopotan segera.

“Kinerja OPD merupakan cerminan arahan pimpinan daerah. Kalau memang ada kepala dinas yang tidak becus, ya diganti. Tidak perlu berlarut-larut,” imbuhnya.

Sentilan untuk Anggaran dan Isu Politis

Rahmansyah juga menepis anggapan bahwa DPRD menghambat kebijakan anggaran penanggulangan bencana. Menurutnya, kepala daerah memiliki instrumen Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melakukan pergeseran anggaran secara mandiri demi kepentingan darurat rakyat.

Lebih jauh, ia melontarkan dugaan adanya unsur kesengajaan dalam pembiaran banjir yang terus berulang agar opini negatif publik mengarah kepada Presiden dan Gubernur. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi di media sosial.

Respons Gubernur Bobby Nasution

Menanggapi carut-marut tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kendala utama pembangunan hunian sementara (huntara) di Tapteng terletak pada masalah administrasi. Pemerintah pusat tidak bisa mencairkan bantuan tanpa adanya validasi data yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.

Bobby mengeluhkan lambatnya penerbitan SK tersebut oleh pihak kabupaten/kota, meskipun Pemerintah Provinsi sudah berulang kali memberikan instruksi percepatan. Tanpa dasar hukum yang kuat, proses pembangunan dan penyaluran bantuan akan terus menemui jalan buntu.

Situasi ini menjadi rapor merah bagi manajemen krisis di Tapanuli Tengah, di mana ego birokrasi dan lambatnya administrasi kini mengorbankan nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

 

Sumber: