Bobby Nasution Puncaki Daftar Gubernur Terburuk, Pengamat: Tidak Mengejutkan Warga Sumut!

SUMUT.DISWAY.ID - Nama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kini menjadi sorotan tajam setelah menempati posisi teratas sebagai kepala daerah dengan kinerja terburuk di Indonesia. Berdasarkan hasil survei terbaru dari platform Muda Bicara ID, tingkat ketidakpuasan publik terhadap menantu Presiden ke-7 RI ini mencapai angka signifikan, yakni 35,09 persen.

Temuan ini menempatkan Bobby di urutan pertama gubernur berkinerja buruk, mengungguli Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur) dan Ahmad Luthfi (Jawa Tengah). Sebaliknya, predikat kinerja terbaik justru diraih oleh Pramono Anung (DKI Jakarta), Sri Sultan Hamengku Buwono X (Yogyakarta), dan Dedi Mulyadi (Jawa Barat).

Persepsi Publik yang Sudah Terpola

Menanggapi hasil minor tersebut, pengamat kebijakan publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda, mengaku tidak terkejut. Menurutnya, penilaian negatif dari generasi muda tersebut mencerminkan realitas sosiologis yang selama ini dirasakan sebagian warga Sumatera Utara.

"Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai gubernur kinerja buruk versi generasi muda sesungguhnya tidak mengejutkan bagi sebagian warga. Rangkaian peristiwa selama kepemimpinannya telah membentuk persepsi sosial yang kuat di masyarakat," ujar Elfenda, Rabu (25/2).

Meskipun survei ini melibatkan 400 responden dengan dominasi 59 persen dari Pulau Jawa, Elfenda menilai poin-poin ketidakpuasan tersebut tetap memiliki landasan fakta di lapangan. Ia menyebut survei ini merupakan instrumen sosiologis yang memotret keresahan publik, meski bukan merupakan instrumen audit kinerja secara teknis.

Deretan Kasus dan Polemik Kebijakan

Elfenda membedah sejumlah alasan yang memperkuat raport merah tersebut. Di tingkat provinsi, Bobby didera berbagai polemik mulai dari sengketa empat pulau dengan Aceh, hingga kebijakan kontroversial penghentian kendaraan berpelat BL di Langkat yang memicu gesekan antar-daerah.

Sektor akuntabilitas juga menjadi catatan hitam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Tak hanya itu, mundurnya sejumlah pejabat eselon II secara mendadak menimbulkan kesan adanya tekanan politik yang kuat di lingkungan birokrasi Sumut.

"Masyarakat tidak cukup disuguhi laporan keuangan WTP setiap tahun jika di lapangan masih muncul persoalan proyek dan pengelolaan anggaran yang bermasalah," tegas pendiri Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) tersebut.

Jejak Rekam "Lampu Pocong" dan Infrastruktur Medan

Penilaian buruk ini juga diduga kuat merupakan imbas dari jejak rekam Bobby saat menjabat Wali Kota Medan. Elfenda mengingatkan kembali publik pada sejumlah proyek yang memicu kritik luas, seperti polemik revitalisasi Lapangan Merdeka, rubuhnya kantor Kejaksaan Medan, hingga proyek fenomenal "Lampu Pocong" yang dinyatakan total loss.

Selain itu, masalah klasik seperti jalan berkeramik yang licin hingga proyek infrastruktur multi-years yang dipersoalkan publik menjadi beban persepsi yang dibawa Bobby hingga ke kursi gubernur. Bahkan, prestasi Sumatera Utara sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia semakin memperlebar jarak antara narasi capaian ekonomi pemerintah dengan kenyataan di kantong masyarakat.

Ujian Bagi DPRD Sumut

Kondisi ini, menurut Elfenda, sekaligus menjadi ujian bagi fungsi pengawasan DPRD Sumatera Utara. Lembaga legislatif semestinya menjalankan mandat rakyat secara kritis dan independen, bukan justru menjadi "tameng politik" bagi kekuasaan.

"Mandat representasi publik menuntut DPRD bekerja kritis agar mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah tetap berjalan. Hasil survei ini harus menjadi momentum introspeksi besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki kinerja dan komunikasi publik mereka," pungkas Elfenda.

Sumber: