SUMUT.DISWAY.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan anggaran sekitar Rp450 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa pada 2027. Program tersebut akan menyasar 6.110 desa melalui skema bantuan keuangan provinsi yang diarahkan langsung untuk pembangunan di tingkat desa.
Rencana itu disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas persoalan serta arah pembangunan di Sumut.
BACA JUGA:Putra Sumut Maraden Panggabean Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2026
Dalam kegiatan itu, Bobby didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.
Bobby menyebut aspirasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Sejumlah persoalan yang disampaikan meliputi infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa). Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat empat terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk atau luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga,” ujar Bobby.
Menanggapi aspirasi mengenai pemerataan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa luas wilayah dan jumlah penduduk Sumut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, masih terdapat daerah yang menghadapi ketertinggalan pembangunan, termasuk sejumlah wilayah di Kepulauan Nias.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov Sumut mengarahkan kebijakan pembangunan agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Mulai 2027, skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) direncanakan mengalami perubahan. Jika sebelumnya pengusulan dan penerima bantuan berada pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, bantuan tersebut akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa.
Program ini menyasar 6.110 desa di Sumut berdasarkan data BPS Sumut. Infrastruktur yang menjadi prioritas meliputi jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Usulan pembangunan nantinya disampaikan langsung oleh pemerintah desa.
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing. Agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya,” terang Bobby.
Bobby Tanggapi Aspirasi soal Narkoba dan Vape
Selain persoalan infrastruktur, Bobby juga menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai peredaran narkoba di Sumut. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan membahas Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan regulasi tersebut, pemerintah juga berencana mengatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan produk sejenisnya.
Bobby mengatakan pemerintah akan menyiapkan alternatif dukungan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape. Salah satu opsi yang disampaikan adalah fasilitas kredit melalui Bank Sumut agar mereka dapat mengembangkan usaha lain.