Ranperda Sistem Kesehatan Medan Dibahas, Pasien BPJS hingga Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian

Senin 02-11-2026,20:25 WIB
Reporter : Muhamad Syahdan Thariq
Editor : Muhamad Syahdan Thariq

Dalam aspek pembiayaan, pengelolaan anggaran kesehatan daerah, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), diharapkan berlangsung transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Sri Rezeki menambahkan, pengawasan mutu dan akreditasi fasilitas kesehatan juga perlu diperkuat. Setiap pengaduan masyarakat harus diterima dan ditindaklanjuti.

Fasilitas maupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan baik dapat memperoleh penghargaan. Sebaliknya, pihak yang mengabaikan keselamatan pasien dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ranperda ini turut mengusulkan integrasi sistem informasi kesehatan daerah untuk mendukung perencanaan, pelayanan, dan pengawasan agar lebih tepat sasaran.

Sri Rezeki menegaskan, keberhasilan regulasi tersebut nantinya tidak cukup diukur dari pengesahannya menjadi peraturan daerah. Hal terpenting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan perda ini nanti tidak diukur dari saat ia disahkan, melainkan dari apa yang dirasakan masyarakat. Yaitu ketika orang sakit ditolong tanpa dipersulit, ketika keluarga pasien tidak lagi berkeliling mencari kamar, ketika obat tersedia dan ketika dokter serta perawat bisa bekerja dengan tenang," ungkapnya.

Pada akhir penyampaian, Sri Rezeki meminta tanggapan, saran, dan masukan dari Wali Kota Medan terhadap Ranperda tersebut. Selanjutnya, rancangan regulasi itu akan dibahas bersama sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori :

Terpopuler