SSGI 2024 Catat Stunting 19,8 Persen, Setwapres Minta Kepala Daerah Bergerak Bersama

Sabtu 29-08-2026,18:43 WIB
Reporter : Lina Setiawati
Editor : Lina Setiawati

sumut.disway.id - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menekankan penanganan gangguan pertumbuhan anak atau stunting harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM (PKPSDM) Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto menyebut intervensi dini menjadi kunci melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Intervensi perlu dimulai sedini mungkin, sejak remaja putri, calon pengantin, masa kehamilan, persalinan, hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan," ujar Eddy dalam keterangannya di Medan, Sabtu (29/8/2026).

Eddy menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang digelar di Medan, Kamis (27/8/2026).

Rakor yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 800 peserta dari pemerintah pusat, provinsi, mitra pembangunan, serta 154 kepala daerah se-Sumatera.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Rasio ini menunjukkan dua dari sepuluh anak di Indonesia masih mengalami hambatan pertumbuhan.

Eddy menegaskan penanganan kondisi ini membutuhkan penguatan komitmen kepala daerah dan sinergi lintas sektor agar cakupan pelayanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Apabila semua pihak bergerak bersama dan fokus pada kualitas pelayanan, maka berbagai kebijakan dan program yang dijalankan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Eddy.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyambut baik penyelenggaraan rapat koordinasi teknis tersebut di wilayahnya. Pemprov Sumut menempatkan percepatan penanganan stunting sebagai program prioritas daerah.

 

Surya menilai forum regional ini berfungsi memperkuat validasi data sasaran serta penentuan lokasi prioritas penanganan di setiap kabupaten dan kota.

 

“Kegiatan itu juga memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki lokus serta target prioritas yang jelas terukur, data sasaran yang terpercaya, serta tindak lanjut yang dapat dilaksanakan,” kata Surya.

Kategori :