sumut.disway.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil alih penanganan dan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung di Kota Medan. Pemprov memastikan seluruh proses pembenahan akan ditanggung hingga tuntas tanpa membebani biaya tambahan kepada masyarakat terdampak.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Medan.
"Bantuan ini diberikan agar warga tak lagi terbebani biaya tambahan untuk memperbaiki rumah mereka," kata Bobby Nasution.
Tolak Skema Bantuan Stimulan
Bobby menilai penyaluran bantuan kebencanaan berupa parsial atau sebagian material bangunan tidak efektif bagi warga. Pasalnya, mayoritas korban bencana berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang kesulitan menutupi kekurangan biaya pembenahan.
Menurutnya, skema bantuan musibah harus dibedakan dengan bantuan sosial reguler yang sifatnya sebatas stimulan.
"Kalau bantuan musibah harus selesai. Jangan warga sudah kena musibah, tapi masih harus beli lagi kekurangannya. Yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru," ujar Bobby.
167 Rumah Terdampak di Medan Johor
Bencana cuaca ekstrem berupa angin puting beliung menerjang dua kelurahan di Kecamatan Medan Johor, yakni Kelurahan Suka Maju dan Titi Kuning.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 167 unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat sapuan angin kencang tersebut.
Bahan Evaluasi Penanganan Bencana
Temuan di lapangan menunjukkan beberapa warga sempat menerima bantuan material bangunan dari pihak terkait, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan perbaikan atap maupun struktur bangunan yang rusak berat.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Sumut memutuskan untuk mengintervensi langsung penanganan konstruksi agar seluruh rumah warga yang rusak ringan maupun berat kembali layak huni.
Bobby juga menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov Sumut serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan skema penyaluran bantuan kebencanaan di masa mendatang.