DISWAY.SUMUT.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengupayakan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Salah satu langkah utama yang kini difokuskan adalah memastikan keakuratan data penerima manfaat, melalui proses validasi yang lebih detail dan spesifik.
Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi pendataan huntap yang melibatkan sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menekankan pentingnya data yang tepat agar pembangunan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat," ungkap Tito Karnavian.
Menurutnya, kecepatan realisasi pembangunan sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data calon penerima.
Pemerintah daerah diminta segera mengajukan data yang sudah diverifikasi, agar proses pembangunan tidak terhambat.
"Kami imbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja," ucapnya.
Tiga Skema Pembangunan Huntap
Dalam pelaksanaannya, pembangunan hunian tetap dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu :
- Insitu, yaitu pembangunan kembali di lokasi asal milik warga.
- Eksitu mandiri, yakni relokasi ke lahan baru yang disiapkan atau dicari sendiri oleh masyarakat.
- Eksitu komunal, yaitu pemindahan warga ke kawasan baru yang lebih aman secara bersama-sama
Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan puluhan ribu unit huntap di tiga provinsi.
Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, ribuan unit rumah menjadi target pembangunan dengan mayoritas menggunakan skema relokasi komunal.
Komitmen Bobby Nasution Percepat Pemulihan
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Ia tidak hanya mendorong percepatan administrasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.