Klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan jenis bantuan yang akan diberikan, termasuk apakah warga membutuhkan relokasi atau hanya perbaikan rumah.
"Kalau ada yang bilang mereka layak mendapatkan bantuan (hunian), itu klasifikasinya kembali lagi ke pemerintah setempat, bagaimana mereka melihat itu. Misalnya ada yang rusak ringan dan tidak harus pindah, ada yang rusak berat dan sebagainya," terangnya.
Penilaian tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, mulai dari kepala desa hingga pemerintah kabupaten.
"Nah itu tergantung dari Kepala Desa, Camat dan Bupati, termasuk data keriguan mebeuler (perabotan rumah tangga)," tegasnya
Instruksi Tegas untuk Aparat Daerah
Menanggapi adanya warga yang belum menerima bantuan, Bobby memberikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ia meminta agar proses pendataan dilakukan secara serius, konsisten, dan terus diperbarui.
"Pesan saya untuk kepala desa, camat dan kepala daerah, sering-sering melototi (memeriksa) data masyarakat," kata Bobby Nasution.
Kalau bisa saat bangun tidur atau sebelum tidur. Dicek datanya, berapa yang belum dapat bantuan. Itu jadi menu harian dan alaram pagi, alarm tidur malamnya itu," sambungnya.
Ia bahkan mengibaratkan pengecekan data sebagai “rutinitas harian” yang harus dilakukan secara disiplin, agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari bantuan.
Langkah ini dinilai penting, untuk memastikan bahwa seluruh bantuan pascabencana benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sejak terjadinya bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, Bobby Nasution diketahui aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat.
Dirinya juga rutin melakukan pemantauan, guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
Kunjungan ke Tapanuli Tengah menjadi bagian dari upaya tersebut, sekaligus memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah berjalan efektif dalam penanganan pascabencana.