Strategi Hemat Energi: Presiden Prabowo Usulkan WFH dan Potong Hari Kerja demi Tekan Dampak Krisis Global

SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk menekan dampak ekonomi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Presiden Prabowo Subianto melemparkan usulan berupa penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi sektor pemerintah maupun swasta sebagai upaya penghematan energi nasional.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa usulan ini berkaca pada langkah darurat yang telah diambil oleh Pakistan. Selain WFH, skenario pemotongan hari kerja menjadi hanya empat hari dalam seminggu turut masuk dalam pembahasan sebagai tindakan kritis atau critical measures.

 

"Mereka menganggap situasi ini sudah kritis. Sama seperti saat kita menghadapi pandemi COVID-19 dahulu, mereka melaksanakan WFH untuk semua kantor, baik pemerintah maupun swasta dengan kuota 50 persen. Bahkan hari kerja dipotong menjadi empat hari saja," ujar Presiden Prabowo di Jakarta.

Efisiensi Anggaran dan Pemotongan Gaji Pejabat

Presiden menegaskan bahwa situasi krisis energi menuntut pengorbanan dari berbagai lini. Mengutip data perbandingan dari Pakistan, Prabowo menyoroti kebijakan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen. Hasil penghematan tersebut nantinya dialokasikan langsung untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak inflasi.

Langkah efisiensi lainnya mencakup pengurangan ketersediaan BBM di seluruh kementerian serta larangan penggunaan bagi 60 persen kendaraan dinas pemerintah. Selain itu, pemerintah berencana menghentikan sementara belanja asing, kunjungan luar negeri, hingga pengadaan mebel yang menggunakan dana negara. Untuk sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar di perguruan tinggi diimbau beralih ke sistem daring (online).

Golkar Usul Fokus pada Tiga Wilayah Utama

Merespons wacana tersebut, Partai Golkar melalui Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini berlaku secara nasional. Irawan berpendapat bahwa WFH sebaiknya diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat konsumsi BBM tertinggi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

 

Data menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut menyumbang sekitar 30 persen konsumsi BBM nasional karena statusnya sebagai wilayah megapolitan. "Wilayah lain mungkin tidak harus memberlakukan WFH. Pemetaan yang akurat sangat penting agar dampak ekonomi tetap terkendali. Kebijakan ini harus dilihat sebagai respons darurat yang bersifat sementara," tegas Irawan.

Jakarta Siap Sinkronisasi Kebijakan Pusat

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk mengikuti instruksi pemerintah pusat jika kebijakan WFH resmi diberlakukan. Meski saat ini stok kebutuhan pokok dan energi di Jakarta menjelang Idul Fitri masih tergolong aman, Pramono mengakui tekanan penyediaan gas dan BBM akibat konflik internasional mulai terasa signifikan.

Pramono memastikan bahwa Jakarta akan memonitor fluktuasi harga komoditas hingga pasca Lebaran. Mengenai teknis kerja, Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan sinkronisasi penuh dengan arahan pusat demi menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Sumber: