BENCANA ACEH–SUMUT MELUAS: Komisi V DPR Minta Modifikasi Cuaca Dipercepat untuk Cegah Longsor Susulan
Komisi V DPR mendesak pemerintah mempercepat modifikasi cuaca untuk mencegah banjir dan longsor susulan di Aceh dan Sumatera Utara. BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih berlanjut, sementara DPR meminta investigasi dan status bencana nasional.-Foto:Sar Nasional-
SUMUT.DISWAY.ID - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengurangi potensi bencana susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dorongan ini muncul setelah banjir bandang dan longsor kembali melanda wilayah tersebut sepanjang pekan ini.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai respons pemerintah harus lebih sigap dan terarah, termasuk melalui upaya modifikasi cuaca sebagai langkah pencegahan.
Huda menyampaikan keprihatinannya atas rangkaian bencana yang terjadi berulang di Sumatera bagian utara. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan masih lemahnya antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang saban tahun muncul saat puncak musim hujan.
“Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memperlihatkan bahwa kita belum mampu mengantisipasi kejadian hidrometeorologis dalam skala menengah maupun besar,” ujar Huda, Jumat 28 November 2025.
Ia menegaskan perlunya modifikasi cuaca di wilayah-wilayah rawan, terutama daerah lereng dan kawasan dengan tingkat kejenuhan tanah tinggi. Langkah itu dinilai efektif untuk mengurangi intensitas hujan dan mencegah luncuran material yang berpotensi menimbulkan longsor tambahan.
“Modifikasi cuaca menjadi opsi penting untuk menekan risiko bencana susulan,” ucapnya.
BMKG sebelumnya memperingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera beberapa hari ke depan. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi dinamika regional diperkirakan dapat memunculkan hujan intensitas tinggi secara tiba-tiba.
Menurut Huda, peringatan dini BMKG harus ditindaklanjuti secara serius. Ia mengingatkan bahwa intensitas hujan tinggi yang berlangsung terus-menerus berpotensi memperburuk kondisi tanah yang sudah jenuh, sehingga ancaman longsor dan banjir susulan tetap tinggi.
Selain penanganan cepat, Komisi V DPR mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan faktor pemicu utama bencana yang terjadi. Huda menilai penting untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut murni dipengaruhi cuaca ekstrem atau terdapat masalah ekologis yang memperburuk dampaknya.
“Investigasi harus dilakukan agar penyebab utama benar-benar jelas. Hasilnya nanti menjadi dasar penting untuk langkah pencegahan jangka panjang,” kata Huda.
Huda juga meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional di Sumatera bagian utara. Menurutnya, indikator yang digunakan dalam penetapan status tersebut dinilai telah terpenuhi, terutama karena cakupan wilayah dan dampak kerusakan yang meluas.
Dalam pandangannya, status bencana nasional akan memudahkan koordinasi lintas lembaga dalam fase tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi. Ia menilai percepatan status sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah terdampak dan kerentanan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.
Sumber: