Harga Cabai di Sumut Jadi Perhatian, Pemprov Siapkan Sejumlah Langkah Intervensi

SUMUT.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat intervensi untuk menekan harga cabai sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah.

Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan kondisi anomali, yakni produksi cabai Sumut secara keseluruhan mengalami surplus, tetapi pasokan dari sejumlah daerah sentra justru banyak dikirim ke luar provinsi.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay mengatakan arus cabai dari Sumut ke sejumlah daerah seperti Riau dan Aceh turut memengaruhi ketersediaan komoditas tersebut di pasar lokal.

BACA JUGA:Rico Waas Dorong Keberagaman Budaya Medan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Hal itu disampaikan Evan dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).

“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di Kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” kata Evan.

Menurut Evan, kondisi tersebut membuat pasokan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut terganggu. Karena itu, Pemprov Sumut bersama pemangku kepentingan dan petani binaan menyepakati pengamanan pasokan untuk kebutuhan daerah.

Prinsipnya, kebutuhan cabai masyarakat Sumut akan dipenuhi terlebih dahulu sebelum komoditas tersebut dikirim untuk memenuhi pasar di luar daerah.

“Pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,” ujarnya.

Selain mengamankan pasokan, Pemprov Sumut juga melakukan penyerapan hasil panen petani lokal. Melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta kerja sama dengan mitra, cabai petani dibeli untuk kemudian disalurkan ke sejumlah pasar induk.

Pasar Induk Lau Cih dan pasar MMTC menjadi salah satu tujuan distribusi cabai yang diserap untuk menjaga ketersediaan stok di pasar lokal.

Langkah berikutnya dilakukan melalui pengaturan masa tanam. Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) memberikan edukasi serta mengatur jadwal tanam kepada gabungan kelompok tani.

Pengaturan tersebut ditujukan agar masa panen dapat tersebar sepanjang tahun. Dengan begitu, kekosongan pasokan pada periode tertentu yang berpotensi memicu lonjakan harga dapat ditekan.

“Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran,” kata Evan.

Sumber: