Tiket Rp75 Ribu Bikin Warga Putar Balik, DPRD Sumut Minta Bobby Evaluasi Direksi PPSU

sumut.disway.id - Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 yang baru saja ditutup menyisakan gelombang kritik pedas dari DPRD Sumut. 

BUMD pengelola, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), dinilai gagal total lantaran patokan harga tiket masuk dan sewa stan yang kelewat mahal justru memukul keterlibatan masyarakat serta UMKM.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti realisasi pengunjung PRSU yang meleset jauh dari target awal. Dari target 300 ribu orang selama 31 hari pelaksanaan, panitia hanya mampu menggaet 161.309 pengunjung atau tak sampai separuhnya.

Rudi mengungkapkan, tingginya tarif tiket masuk hingga Rp75 ribu per orang saat weekend atau gelaran konser musik menjadi benteng penolak bagi warga daerah sekitar Medan untuk hadir.

"Di Facebook saya banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Mereka bilang tiketnya terlalu mahal. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, mereka bilang kalau datang berempat dengan tiket Rp75 ribu per orang, uangnya sudah habis hanya untuk masuk," kata Rudi, Selasa (4/8/2026).

Bahkan, tidak sedikit warga yang memilih memutar balik di depan loket lantaran harga tiket yang tidak ramah kantong keluarga.

Selain membebani pengunjung, kebijakan PT PPSU menetapkan tarif sewa lapak UMKM sebesar Rp20 juta hingga Rp25 juta dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha kecil. Alih-alih memutar roda ekonomi perdesaan, para pedagang justru merugi akibat lesunya daya beli di dalam arena PRSU.

"PRSU seharusnya membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka," tegas Rudi.

Sorotan tajam juga diarahkan pada absennya Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pembukaan maupun penutupan helatan tahunan tersebut. Rudi menilai ketidakhadiran Bobby menjadi sinyal ketidakpuasan kepala daerah atas bobroknya tata kelola ajang yang dikomandani jajaran manajemen PT PPSU.

Atas dasar itu, DPRD Sumut mendesak Bobby Nasution melakukan perombakan total terhadap jajaran direksi dan komisaris PT PPSU agar event kebanggaan warga Sumut tidak sekadar menjadi beban anggaran daerah.

"Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya, komisarisnya. Jangan hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.

Sumber: