Ketua Dewan Tak Kunjung Hadir Mahasiswa Nommensen Robohkan Pagar Gedung DPRD Sumut

sumut.disway.id – Unjuk rasa mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan diwarnai kericuhan. Massa aksi nekat merobohkan pagar besi pembatas kantor wakil rakyat tersebut sebagai bentuk protes atas absennya jajaran pimpinan dewan.

Aksi saling dorong hingga perusakan fasilitas publik itu dipicu oleh kekecewaan demonstran lantaran Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, tidak kunjung keluar untuk menemui massa. Mahasiswa yang semula tertib berorasi mulai tersulut emosi setelah perwakilan mereka gagal bernegosiasi dengan pengamanan dalam untuk menghadirkan unsur pimpinan DPRD Sumut.

Pimpinan Aksi, Mujizat Silalahi, menyatakan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pengambil kebijakan. Massa membawa enam poin tuntutan krusial yang menyoroti sektor ekonomi, hukum, serta stabilitas nasional.

"Kami meminta evaluasi total program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR) agar tepat sasaran, transparan, dan tidak menjadi beban anggaran negara," kata Mujizat Silalahi saat membacakan draf tuntutan di depan Gedung DPRD Sumut, Senin, 22 Juni 2026.

Tuntutan Pengesahan Regulasi dan Supremasi Sipil

Selain mengkritisi efektivitas program jaminan sosial pemerintah pusat, demonstran juga menuntut pembenahan pada sektor legislasi nasional. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah penolakan terhadap draf revisi regulasi instansi pertahanan dan keamanan.

Mujizat memaparkan bahwa para mahasiswa mendesak peninjauan ulang terhadap rencana revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Elemen pemuda menuntut penguatan kembali supremasi sipil, yang mereka nilai sebagai amanat murni dari gerakan reformasi.

Isu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi ikut menjadi materi krusial dalam aksi kali ini. Mahasiswa menuntut parlemen segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pengesahan regulasi ini dianggap mendesak mengingat proses pembahasannya telah tertunda selama kurang lebih 18 tahun.

"Koruptor tidak dihukum dengan berat, tidak ada efek jera. Maka dari itu kami menuntut segera sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi," tutur Mujizat.

Soroti Pelemahan Rupiah dan Sektor Pendidikan

Pada kluster ekonomi, aliansi mahasiswa Nommensen mendesak otoritas keuangan dan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pelemahan mata uang nasional dituding berimbas langsung pada lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta meroketnya harga kebutuhan pokok di pasar domestik.

Mahasiswa menilai kondisi pasar saat ini terus menggerus daya beli masyarakat kecil. Selain itu, massa meminta jaminan hukum perlindungan wilayah adat melalui percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Tuntutan terakhir yang dibacakan oleh koordinator lapangan berfokus pada sektor pembenahan internal ruang akademik. Massa menuntut Kementerian Pendidikan melakukan revitalisasi sistem pendidikan nasional secara menyeluruh melalui program pemerataan akses belajar, peningkatan kualitas pengajar, hingga penguatan fasilitas penunjang sekolah di daerah pelosok.

Setelah membacakan seluruh poin tuntutan dan melakukan aksi teatrikal di sisa pagar yang roboh, massa mahasiswa Universitas HKBP Nommensen akhirnya membubarkan diri secara teratur menjelang sore hari. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi langsung melakukan pembersihan puing gerbang besi guna menormalisasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol Medan.

Sumber: