Pimpin Upacara Hari Pancasila, Bobby Nasution Suarakan Instruksi Tegas BPIP Soal Hak Rakyat Kecil
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat membacakan pidato nasional dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Lapangan Astaka Deliserdang.-Foto:Diskominfo-
jogja.fin.co.id - Aparatur pemerintah daerah di Sumatera Utara mendapatkan perintah langsung untuk memperketat kiblat kebijakan publik mereka agar selalu berpihak pada keadilan sosial. Momentum peringatan bersejarah tingkat provinsi tahun ini murni menjadi panggung penegasan koridor kepemimpinan bagi para pejabat negara di seluruh tingkatan wilayah.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin langsung jalannya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Kabupaten Deliserdang, Senin, 1 Juni 2026. Seusai memimpin barisan upacara, Bobby menekankan bahwa elastisitas dasar negara sangat andal dalam membentengi daerah dari guncangan luar.
“Pancasila sangat relevan, bukan hanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk kondisi global saat ini,” ujar Bobby Nasution saat memberikan keterangan pers kepada media di Deliserdang, Senin, 1 Juni 2026.
Bobby menuntut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut untuk mempraktikkan butir-butir ideologi bangsa secara riil saat bertugas melayani kebutuhan masyarakat harian. Otoritas tertinggi Sumut ini menginginkan performa birokrasi daerah mencerminkan semangat keadilan dasar negara, bukan sekadar bekerja formalitas.
Menolak Aturan yang Menindas Kaum Marjinal
Dalam prosesi upacara tersebut, Gubernur Bobby Nasution membacakan langsung amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Pucuk pimpinan BPIP menilai bahwa 1 Juni merupakan titik balik untuk mengevaluasi kembali kobaran jiwa nasionalisme setiap warga negara, bukan perayaan hiasan belaka.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia,” kata Yudian Wahyudi dalam naskah pidato resminya.
Yudian menjabarkan ketangguhan fondasi kepulauan Indonesia yang tetap tegak berdiri menyatu di atas keberagaman 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis yang rawan konflik horizontal. Fondasi kebersamaan ini terbukti ampuh menjadi pembatas dari bahaya perpecahan global.
“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ucap Yudian menjelaskan fungsi pertahanan ideologi negara.
Secara khusus, Kepala BPIP menitipkan mandat politik yang sangat berat kepada seluruh menteri kabinet dan kepala daerah di Indonesia. Setiap produk hukum dan regulasi daerah wajib hukumnya menjamin hak-hak kelompok masyarakat paling bawah serta menutup rapat celah munculnya sentimen diskriminatif.
“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tutur Yudian lewat pidato yang dibacakan Bobby.
Kehadiran Tokoh Utama Lintas Sektor
Pelaksanaan upacara di Lapangan Astaka ini berlangsung khidmat dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sejumlah tokoh kunci Sumatera Utara tampak mendampingi jalannya acara, antara lain Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.
Barisan undangan juga diramaikan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut beserta unsur jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Upacara kolosal ini melibatkan ratusan personel gabungan dari unsur kedinasan TNI, Polri, pegawai negeri sipil, serta perwakilan pelajar sekolah menengah dari berbagai penjuru Medan dan Deliserdang.
Penyampaian instruksi pusat di tingkat daerah iki dadi alarm keras soko Pemprov Sumut kanggo kabeh bupati lan wali kota neng 33 kabupaten/kota supados ora main-main karo urusan pelayanan rakyat cilik lan toleransi beragama.
Sumber: