Pastikan Pelayanan Tak Lumpuh, Bobby Nasution Jamin 18 Daerah Terdampak Bencana Tetap Aktif

SUMUT.DISWAY.ID – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan jaminan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir serta tanah longsor tetap beroperasi normal. Langkah ini menjadi prioritas utama agar masyarakat tetap mendapatkan hak layanan dasar meski dalam kondisi darurat pascabencana.

Penegasan tersebut Bobby sampaikan saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, di Medan, Senin (23/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan kondisi terkini wilayah yang sempat terisolasi akibat bencana alam yang melanda akhir tahun lalu.

Fokus pada Sektor Kesehatan dan Desa

Bobby mengungkapkan bahwa bencana tanah longsor sempat menimbun dua desa di wilayah Kecamatan Tukka dan Sorkam. Meskipun secara fisik kantor desa mengalami kerusakan berat, fungsi pemerintahan tetap berjalan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kini memusatkan perhatian pada perbaikan fasilitas kesehatan sebagai garda terdepan layanan masyarakat.

"Fungsi pemerintahan di kabupaten/kota terdampak semuanya aktif. Kami memfokuskan perbaikan pada rumah sakit dan Puskesmas agar masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal," jelas Bobby Nasution.

Ia juga menambahkan bahwa akses menuju daerah terdampak, khususnya di Tapanuli Tengah (Tapteng) yang sempat terputus, kini mulai pulih berkat bantuan terpadu dari pemerintah pusat dan daerah.

Percepatan Pemulihan dan Digitalisasi Layanan

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sumut telah menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mempercepat proses pemulihan. Selain memberikan bantuan logistik berupa sembako, Pemprov Sumut juga menyalurkan bantuan dana sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah yang terdampak parah.

Di sisi lain, Wamen PANRB Purwadi Arianto menekankan pentingnya fleksibilitas mekanisme kerja ASN di wilayah bencana. Ia mendorong penguatan layanan digital agar urusan administrasi masyarakat, seperti surat kendaraan dan sertifikat tanah, tidak terhambat meskipun gedung fisik pemerintahan rusak.

“Pelayanan publik digital harus tetap terlaksana di semua sektor. Digitalisasi ini bertujuan memudahkan masyarakat dan melindungi arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi,” ujar Purwadi.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut Surya beserta jajaran kepala dinas terkait. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola layanan yang adaptif dan akuntabel, sehingga masyarakat Sumatera Utara dapat segera bangkit dari dampak bencana.

Sumber: