Jaga Amanat Reformasi, PDI Perjuangan Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

SUMUT.DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyuarakan sikap resmi partai yang menolak keras wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai bahwa kedaulatan tertinggi harus tetap berada di tangan rakyat guna menjaga kualitas demokrasi.

Sikap politik ini muncul berdasarkan hasil serapan aspirasi seluruh jajaran kader dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mundur dari komitmen menjaga jalur demokrasi langsung yang telah menjadi mandat reformasi.

Belajar dari Kegelapan Era Orde Baru

Hasto menjelaskan bahwa penolakan ini berakar pada pengalaman pahit sejarah Indonesia masa Orde Baru. Kala itu, sistem kekuasaan yang terpusat menutup rapat ruang partisipasi publik, yang akhirnya memicu krisis legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah.

Menurutnya, pemimpin yang tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat cenderung menunjukkan watak otoritarian. Minimnya kontrol publik dalam sistem pemilihan lewat DPRD juga berpotensi menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan hukum.

"Mandat langsung dari rakyat memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah. Hal ini membuat mereka tidak mudah dijatuhkan oleh kepentingan politik praktis di DPRD," ujar Hasto saat berada di Surabaya, Sabtu (17/1).

Mengatasi Politik Uang dengan Gotong Royong

Meski mendukung penuh Pilkada langsung, Hasto tidak menampik adanya berbagai tantangan besar, terutama masalah politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Namun, ia menekankan bahwa solusi masalah tersebut bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, melainkan dengan memperbaiki sistem internal partai.

PDI Perjuangan berkomitmen menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal yang ketat. Hasto menjamin bahwa setiap rekomendasi calon kepala daerah di PDI Perjuangan tidak untuk diperjualbelikan. Partai juga tidak segan memecat kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam transaksi politik ilegal.

Strategi Nasional dan Penegakan Hukum

Selain masalah sistem pemilihan, Hasto memaparkan pertimbangan strategis partai dalam menempatkan kader di wilayah-wilayah krusial. Fokus penempatan ini mencakup daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis seperti Papua untuk memperkuat kedaulatan nasional.

Terkait mahalnya biaya politik yang sering menjadi alasan pengembalian Pilkada ke DPRD, Hasto menilai hal itu merupakan dampak dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ia berpendapat bahwa memperbaiki sektor hukum jauh lebih mendesak daripada mengubah sistem politik yang justru bisa menjauhkan kehendak rakyat dari struktur pemerintahan.

PDI Perjuangan memperingatkan bahwa memaksakan Pilkada melalui DPRD hanya akan menciptakan jurang pemisah antara keinginan rakyat dan sistem politik yang berlaku di tanah air.

 

Sumber: